Updatekno.id — Gabungan mahasiswa yang tergabung dari 15 perguruan tinggi di Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, pada Selasa (6/10/2026). Para mahasiswa datang dengan tujuan utama menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, terkait penanganan kabut asap dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) yang semakin meresahkan masyarakat di wilayah tersebut.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Para pengunjuk rasa mulai memadati lokasi sejak pukul 14.00 WIB dengan harapan dapat berdialog langsung dengan kepala daerah. Namun, harapan tersebut kandas karena Gubernur Herman Deru dilaporkan sedang tidak berada di Palembang karena memiliki agenda kegiatan di Jakarta. Tidak hanya gubernur, Wakil Gubernur Sumsel pun diketahui sedang tidak berada di tempat pada saat aksi berlangsung, yang memicu rasa kekecewaan di kalangan peserta aksi.

“Kami bersama kawan-kawan dari 15 kampus sepakat untuk turun hari ini karena ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada Bapak Herman Deru, namun sangat disayangkan beliau hari ini sedang berada di Jakarta,” ujar Koordinator aksi dari Universitas Indo Global Mandiri (UIGM), Johan.

Meskipun pemimpin daerah tidak berada di tempat, massa aksi memilih untuk tetap bertahan di halaman Kantor Gubernur. Mereka menegaskan tetap menunggu kedatangan Herman Deru karena merasa sangat membutuhkan kehadiran sosok pemimpin untuk memberikan solusi nyata atas krisis kabut asap yang menyelimuti wilayah Sumatera Selatan belakangan ini. Para mahasiswa merasa bahwa kondisi udara yang memburuk sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan.

Johan menuturkan bahwa para mahasiswa sebenarnya telah memantau berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui kanal media sosial resmi. Namun, mereka menilai efektivitas dari kebijakan tersebut masih belum maksimal karena kabut asap justru terlihat semakin parah dan berdampak luas bagi kesehatan serta aktivitas warga sehari-hari. Evaluasi terhadap langkah-langkah mitigasi karhutla dinilai sangat mendesak untuk segera dilakukan.

Selain mempertanyakan efektivitas pencegahan, mahasiswa juga menuntut transparansi pemerintah terkait penggunaan anggaran serta bantuan dari pemerintah pusat. Bantuan operasional seperti kendaraan khusus dan sumur bor yang diterima pemerintah provinsi dipertanyakan kegunaannya di lapangan. Mereka ingin memastikan bahwa setiap bantuan yang masuk benar-benar terdistribusi dan berfungsi secara efektif dalam menekan angka kebakaran lahan yang sering berulang setiap tahunnya.

Tuntutan akan transparansi ini menjadi poin penting dalam aksi tersebut karena mahasiswa menilai masalah karhutla merupakan persoalan jangka panjang yang belum mendapatkan penyelesaian konkret. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan mendetail mengenai langkah-langkah mitigasi yang lebih strategis dibandingkan dengan penanganan yang dilakukan pada periode-periode sebelumnya.

Di sela-sela aksi unjuk rasa tersebut, sempat terjadi dinamika terkait salah satu peserta aksi yang diduga menggunakan atribut almamater Universitas Sriwijaya. Johan menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan melalui jalur mediasi dengan pihak kepolisian yang berjaga di lokasi. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib dan berharap tidak ada tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan terhadap mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut.