Updatekno.id — Penjualan rumah subsidi di Indonesia dilaporkan mengalami penurunan signifikan sepanjang tahun 2026. Kondisi lesunya permintaan ini dirasakan secara merata oleh hampir seluruh pengembang yang tergabung dalam Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra). Hingga memasuki bulan Oktober, realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dinilai jauh dari target jika dibandingkan dengan performa pada periode yang sama di tahun sebelumnya.
Ketua Umum DPP Himperra, Ari Tri Priyono, mengungkapkan bahwa para pengembang saat ini menghadapi tantangan berat akibat daya beli masyarakat yang melambat. Ia membandingkan capaian tahun lalu yang mampu menyerap kuota FLPP dalam jumlah besar dengan realitas pasar saat ini yang justru menunjukkan tren penurunan. Situasi ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri perumahan rakyat mengenai keberlanjutan proyek hunian bersubsidi jika tidak ada intervensi kebijakan dari pemerintah.
“Semuanya pusing ini karena penjualan turun semua. Saya pikir tahun lalu masih bisa 27.000-28.000 kuota FLPP terserap, mestinya di bulan Oktober ini sudah di atas itu, jadi parah banget,” ujar Ketua Umum DPP Himperra, Ari Tri Priyono.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Himperra mengusulkan pengalihan anggaran dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ke skema FLPP. Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), realisasi BSPS hingga 3 Oktober 2026 baru mencapai 141.697 unit dari target renovasi sebanyak 400 ribu rumah. Ari menyarankan agar jatah anggaran bagi sekitar 100 ribu unit BSPS dialihkan menjadi bantuan tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memotong harga rumah subsidi.
Menurut Ari, bantuan sebesar Rp20 juta hingga Rp25 juta per unit tersebut dapat membantu masyarakat yang terkendala kemampuan membayar angsuran atau memiliki catatan SLIK yang ketat. Dengan skema ini, diharapkan target penyaluran FLPP yang per 29 September 2026 masih berada di angka 161.746 unit, dapat terdongkrak mencapai 200 ribuan unit hingga akhir tahun. Ia menekankan bahwa usulan ini bersifat sebagai insentif untuk mempercepat penyerapan hunian bagi warga yang paling membutuhkan.
Selain masalah bantuan tunai, pengembang juga memberikan saran strategis terkait perluasan batas harga rumah subsidi. Ari mengusulkan agar pemerintah membuka segmen rumah subsidi dengan harga hingga Rp300 jutaan. Konsep ini akan diimbangi dengan skema bunga yang sedikit lebih tinggi, yakni berkisar antara 6 hingga 8 persen, dibandingkan bunga flat standar sebesar 5 persen untuk rumah tapak saat ini. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan kualitas desain dan memungkinkan ketersediaan hunian di lokasi yang lebih dekat dengan pusat kota.
Lebih lanjut, Himperra juga mengusulkan penerapan kebijakan bunga flat yang dibatasi hanya untuk 10 tahun pertama masa cicilan. Berdasarkan temuan di lapangan, sekitar 80 persen debitur rumah subsidi cenderung melunasi cicilan mereka sebelum jangka waktu 10 tahun karena kondisi ekonomi yang telah membaik. Dengan efisiensi anggaran tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengalihkan sisa dana untuk mendukung program hunian bagi generasi milenial dengan harga yang lebih kompetitif.
Seluruh usulan ini telah disampaikan secara resmi kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait, guna dibahas lebih lanjut. Pihak kementerian merespons positif dengan meminta para pengembang untuk menyusun masukan tertulis yang lebih komprehensif. Pertemuan lanjutan bersama asosiasi pengembang lainnya direncanakan akan segera digelar untuk memetakan solusi konkret dalam menyelamatkan pasar perumahan subsidi nasional sebelum tahun anggaran berakhir.
