Updatekno.id — Kementerian Keuangan mengumumkan realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 tercatat sebesar Rp319 triliun. Angka tersebut setara dengan 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang menunjukkan posisi fiskal pemerintah masih dalam batas yang terkendali jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,55 persen terhadap PDB.
Selain mencatatkan defisit, keseimbangan primer pemerintah pada periode sembilan bulan pertama tahun 2026 berhasil mencatatkan surplus sebesar Rp125,5 triliun. Capaian ini menjadi indikator positif bagi pengelolaan keuangan negara di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis dan fluktuasi harga komoditas internasional.
Pendapatan negara hingga akhir September 2026 telah mencapai Rp2.341,5 triliun atau setara dengan 74,2 persen dari target APBN 2026. Pertumbuhan penerimaan negara tercatat sebesar 25,5 persen secara tahunan (year-on-year), yang didukung kuat oleh kenaikan penerimaan pajak sebesar 24,1 persen serta kontribusi signifikan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh 41,7 persen menjadi Rp492,3 triliun.
Di sisi lain, belanja negara mengalami peningkatan sebesar 19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipicu oleh besarnya pembayaran subsidi serta kompensasi energi kepada PLN dan Pertamina yang mencapai Rp376,8 triliun, seiring dengan meningkatnya volume konsumsi BBM bersubsidi dan pupuk di masyarakat.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, telah menginstruksikan jajaran kementerian dan lembaga untuk melakukan langkah efisiensi guna menjaga kedisiplinan fiskal. Kebijakan tersebut mencakup pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 30 persen dan pembekuan pengeluaran non-esensial hingga akhir tahun 2026.
“Seluruh instansi pemerintah wajib menyerahkan usulan pemangkasan anggaran kepada Kementerian Keuangan paling lambat pada 16 Oktober 2026 untuk memastikan defisit tetap di bawah limit legal tiga persen terhadap PDB,” tutur Suahasil Nazara.
Pemerintah juga tetap mempertahankan target outlook defisit APBN 2026 di angka 2,85 persen terhadap PDB. Hal ini dilakukan meskipun terdapat berbagai tantangan makroekonomi seperti harga minyak mentah Indonesia yang mencapai rata-rata 91,9 dolar AS per barel serta nilai tukar rupiah yang melemah dibandingkan asumsi awal tahun.
Dalam upaya memperkuat pembiayaan, pemerintah telah merealisasikan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar 62,2 persen dari target. Otoritas fiskal berkomitmen untuk terus memantau kondisi pasar melalui lelang SBN reguler dan ritel di sisa tahun 2026 guna menjaga kecukupan kas negara.
Sejumlah dinamika korporasi juga mewarnai perkembangan ekonomi nasional, termasuk rencana divestasi PT Kideco Jaya Agung milik Indika Energy yang tengah menjadi sorotan pasar. Selain itu, aksi korporasi besar seperti transaksi saham Bayan Resources oleh Low Tuck Kwong dan akuisisi tambang batu bara oleh Bhineka Inovasi Ketahanan Energi turut menunjukkan geliat sektor energi di Indonesia.
Perubahan kepemimpinan di tubuh maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan penunjukan Thomas Sugiarto Oentoro sebagai direktur utama juga menjadi perhatian publik. Perusahaan-perusahaan lain seperti Paramita Bangun Sarana yang akan melakukan pemecahan nilai nominal saham atau stock split juga turut mencerminkan dinamika pasar modal nasional yang terus beradaptasi dengan kondisi ekonomi terkini.
Secara keseluruhan, pemerintah tetap optimis bahwa koordinasi kebijakan fiskal yang ketat dan efisiensi belanja akan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global yang masih membayangi. Langkah-langkah strategis akan terus disesuaikan dengan perkembangan data makro ekonomi di kuartal keempat tahun 2026.
