Updatekno.id — Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, memberikan tanggapan resmi mengenai adanya perbedaan pernyataan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, terkait dukungan untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama dua periode. Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menyusul perubahan sikap Joko Widodo yang kini dinilai lebih menahan diri dalam membicarakan kontestasi politik Pemilihan Presiden 2029 mendatang.
Doli menegaskan bahwa Partai Golkar secara organisasi telah menentukan arah politiknya sejak akhir tahun 2024. Partai berlambang pohon beringin tersebut secara konsisten mengusung sikap untuk kembali mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada periode berikutnya. Sikap politik ini telah disepakati secara internal dan menjadi panduan kerja bagi seluruh kader partai di tingkat pusat maupun daerah.
“Ya sejak tahun akhir 2024, standing position Golkar kan jelas, bahwa kami menghadapi Pilpres tahun 2029, kami sudah punya calon namanya Pak Prabowo,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.
Terkait dengan siapa sosok yang akan mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden, Doli menyatakan bahwa hal tersebut masih terlalu dini untuk dibahas. Keputusan mengenai posisi calon wakil presiden biasanya baru akan dirumuskan menjelang masa pendaftaran resmi di Komisi Pemilihan Umum. Partai Golkar menilai dinamika politik masih sangat cair dan memerlukan komunikasi mendalam dengan seluruh partai politik yang nantinya akan tergabung dalam koalisi pengusung.
Lebih lanjut, Doli menjelaskan bahwa penentuan akhir mengenai sosok calon wakil presiden merupakan hak prerogatif dari calon presiden itu sendiri, dengan masukan dari partai-partai koalisi. Mekanisme penentuan di internal Partai Golkar sendiri harus melalui forum resmi seperti Rapat Pimpinan Nasional sebelum disepakati bersama koalisi. Oleh karena itu, hingga saat ini belum ada pembicaraan formal maupun informal mengenai nama-nama potensial yang akan mendampingi Prabowo.
Saat ini, fokus utama Partai Golkar adalah memastikan jalannya roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan dengan sukses. Seluruh jajaran kader Golkar, baik yang berada di lembaga legislatif maupun eksekutif, diinstruksikan untuk membantu merealisasikan program-program kerja pemerintah agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Perbincangan mengenai dukungan dua periode ini mengemuka setelah publik menyoroti perubahan respons Joko Widodo saat ditanya mengenai peluang masa jabatan kedua bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam sebuah kesempatan di Jawa Tengah, Joko Widodo menyatakan bahwa pembicaraan mengenai Pemilu 2029 masih terlalu jauh untuk dibahas saat ini, mengingat pemerintahan baru saja berjalan.
Joko Widodo menekankan bahwa saat ini seluruh pihak, baik yang berada di dalam struktur pemerintahan maupun di luar pemerintahan, harus memprioritaskan kerja nyata untuk kepentingan rakyat. Menurutnya, fokus pada pembenahan sektor ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan sosial jauh lebih mendesak dibandingkan dengan memulai manuver politik atau kampanye pemilu yang masih menyisakan waktu beberapa tahun ke depan.
“Masih jauh 2029, semuanya kerja dulu, entah kerja politik, entah kerja di pemerintahan, kerja untuk rakyatlah semuanya,” tutur Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Pernyataan teranyar dari Joko Widodo tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup kontras jika dibandingkan dengan sikapnya pada September 2025 lalu. Pada waktu itu, Joko Widodo secara terbuka mengonfirmasi bahwa dirinya telah memberikan arahan langsung kepada jaringan relawan pendukungnya, seperti Barisan Relawan Jokowi Presiden, untuk mengawal dan memberikan dukungan penuh agar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat berlanjut hingga dua periode.
Dalam instruksi sebelumnya, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta tersebut menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ia mengimbau para relawan setianya untuk tetap solid dan mulai menyosialisasikan keberhasilan program pemerintah guna menjaga stabilitas politik serta memastikan transisi kepemimpinan nasional berjalan tanpa hambatan berarti demi tercapainya target Indonesia Emas.
Perbedaan respons ini memicu berbagai analisis dari pengamat politik mengenai dinamika hubungan kekuasaan dan strategi komunikasi politik di lingkaran istana. Kendati demikian, partai-partai pendukung pemerintah, termasuk Partai Golkar, memilih untuk tetap menjaga soliditas koalisi dengan mengedepankan kinerja kementerian dan lembaga negara demi menjaga kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan saat ini.
