Updatekno.id — Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono di kediaman pribadinya pada Minggu, 4 Oktober 2026. Pertemuan ini dilakukan sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat jembatan komunikasi antara negara dan masyarakat luas agar lebih dialogis dan terbuka.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan khusus agar Bakom tidak sekadar menjadi corong informasi pemerintah, melainkan juga berperan aktif dalam menyerap aspirasi rakyat. Kepala negara menekankan pentingnya membangun kedekatan emosional melalui penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat dalam setiap penyampaian kebijakan.
“Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” ujar perwakilan Sekretariat Kabinet.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap program kerja, hasil pembangunan, serta manfaat yang dihasilkan oleh pemerintah dapat tersampaikan secara utuh kepada publik. Presiden menginginkan adanya penjelasan yang lebih mendalam mengenai latar belakang pemikiran di balik setiap kebijakan yang diambil, sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi hasil akhir, tetapi juga memahami arah kebijakan tersebut.
Lebih lanjut, Sekretariat Kabinet menegaskan bahwa Bakom kini memiliki tugas krusial dalam memfasilitasi dialog yang berkesinambungan. Kritik dan keluhan yang masuk dari masyarakat diminta untuk segera diolah dan diteruskan ke kementerian maupun lembaga teknis terkait guna dicarikan solusi secara cepat dan tepat. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tetap responsif terhadap dinamika aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Selain memperkuat arus komunikasi dari pemerintah ke publik, Presiden juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan media sebagai mitra strategis. Dengan komunikasi yang lebih terbuka dan dialogis, pemerintah berharap kebijakan yang dijalankan dapat dipahami dengan baik oleh publik. Penguatan peran Bakom ini diharapkan menjadi titik balik bagi perbaikan sistem komunikasi pemerintah yang selama ini mungkin masih dirasakan berjarak oleh sebagian masyarakat.
Instruksi Presiden ini menegaskan bahwa tidak ada sekat yang membatasi antara pemerintah dan rakyat dalam menyampaikan kritik maupun saran. Dengan diteruskannya aspirasi masyarakat langsung ke instansi terkait, diharapkan setiap persoalan yang ada di lapangan dapat segera teratasi melalui koordinasi yang lebih efektif dan efisien di bawah arahan langsung dari pusat.
