Updatekno.id — Wali Kota Saint-Denis di Prancis, Bally Bagayoko, melakukan aksi heroik dengan pasang badan melindungi para pelajar yang sedang berdemonstrasi di pinggiran kota Paris pada Selasa, 6 Oktober 2026. Aksi tersebut menjadi viral di media sosial setelah Bagayoko terekam berteriak meminta polisi antihuruhara untuk menghentikan tindakan represif mereka terhadap para demonstran muda yang sebagian besar tidak bersikap agresif.
Insiden yang terjadi di wilayah kelas pekerja tersebut memicu perhatian luas setelah aparat kepolisian tetap merangsek maju dengan menggunakan tameng dan menembakkan gas air mata. Bagayoko, yang juga merupakan politisi dari partai sayap kiri radikal France Unbowed (LFI), berada langsung di barisan depan untuk menuntut penegakan hak-hak para pelajar yang menyuarakan aspirasi mereka terkait kondisi pendidikan nasional yang memprihatinkan.
Dalam sebuah wawancara resmi di kantornya beberapa hari setelah kejadian, Wali Kota Saint-Denis tersebut menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan aparat penegak hukum yang dinilai terlalu berlebihan dalam menangani aksi protes anak-anak sekolah. Bagayoko menegaskan bahwa keputusan polisi untuk menyerbu kerumunan pelajar adalah tindakan yang tidak dibenarkan karena mayoritas dari mereka tidak melakukan tindakan kekerasan.
“Mereka telah memutuskan untuk menyerbu dan benar-benar mengejar para pelajar, yang banyak di antaranya sama sekali tidak menunjukkan perilaku agresif terhadap petugas polisi,” tegas Wali Kota Saint-Denis, Bally Bagayoko.
Konflik fisik tersebut akhirnya tidak terhindarkan ketika polisi tetap melepaskan tembakan gas air mata ke arah kelompok demonstran, yang saat itu juga mengenai sang wali kota yang sedang berusaha menenangkan situasi. Gelombang unjuk rasa pelajar ini dilaporkan telah berlangsung selama lebih dari dua minggu di berbagai kawasan pinggiran Paris, menggambarkan akumulasi kemarahan publik yang mendalam terhadap ketimpangan sosial dan fasilitas pendidikan yang buruk.
Ketegangan politik di Prancis ini eskalasinya terus meningkat mengingat unjuk rasa besar-besaran terjadi hanya enam bulan menjelang pemilihan umum krusial untuk memilih pengganti Presiden Emmanuel Macron. Berdasarkan data yang dihimpun, lebih dari 6.000 orang telah ditangkap pihak berwenang dan puluhan pelajar mengalami luka-luka sejak aksi protes ini pertama kali pecah di jalanan.
Berbagai organisasi pembela hak asasi manusia serta serikat pekerja di Prancis melayangkan kritik keras dan menuduh aparat kepolisian menggunakan taktik kekerasan yang berlebihan terhadap anak di bawah umur. Penggunaan tongkat pemukul, gas air mata, hingga senjata peluru karet keras atau flashball dilaporkan kerap digunakan petugas dalam membubarkan massa aksi yang didominasi oleh remaja sekolah menengah.
Di sisi lain, otoritas keamanan dan pemerintah Prancis memberikan pembelaan dengan menyatakan bahwa ratusan petugas kepolisian juga mengalami luka-luka akibat bentrokan tersebut. Pihak berwenang menambahkan bahwa situasi di lapangan sempat tidak terkendali dengan adanya laporan pembakaran serta penjarahan sekolah, serta serangan fisik yang menyasar sejumlah guru dan warga sipil di sekitar lokasi unjuk rasa.
Kota Saint-Denis sendiri dikenal sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, bahkan mencapai lebih dari dua kali lipat dari rata-rata nasional di Prancis. Kondisi sosial ekonomi yang rentan ini menjadikan kota tersebut sebagai salah satu titik awal meletusnya gelombang protes pelajar sejak akhir September lalu, dipicu oleh kemarahan atas fasilitas sekolah yang terbengkalai.
Para siswa mengeluhkan kondisi ruang kelas yang terlalu padat, fasilitas sanitasi sekolah yang tidak higienis, serta kurangnya tenaga pengajar profesional yang ditempatkan di wilayah mereka. Ketimpangan akses dan kesempatan pendidikan antara wilayah pinggiran yang dihuni kelas pekerja dengan pusat kota menjadi isu utama yang disuarakan oleh para demonstran dalam aksi turun ke jalan ini.
“Protes bukanlah hal baru di sini. Hal itu terjadi setiap awal tahun ajaran. Janji Republik tentang kesetaraan, khususnya bagi lingkungan kelas pekerja dan juga wilayah pedesaan, tidak dihormati,” ujar Bally Bagayoko.
Atas dasar ketimpangan tersebut, Bagayoko mendesak pemerintah pusat di Paris untuk mengubah prioritas anggaran dengan meningkatkan investasi secara signifikan di sektor pendidikan publik. Selain itu, politisi sayap kiri ini juga mengusulkan pengenaan pajak yang lebih tinggi bagi kelompok miliarder guna membiayai perbaikan fasilitas sekolah dan penyediaan guru di daerah-daerah yang terpinggirkan.
Menanggapi tuntutan yang terus meluas, Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meninjau kembali seluruh tuntutan yang diajukan oleh perwakilan siswa. Pemerintah dijadwalkan akan merumuskan dan mengajukan draf usulan solusi konkret pada akhir Oktober, meskipun hingga kini belum ada rincian teknis mengenai langkah yang akan diambil.
Di tengah situasi yang memanas, pemerintah Prancis sempat mengisyaratkan bahwa partai sayap kiri LFI berada di balik mobilisasi aksi protes pelajar ini demi kepentingan politik menjelang pemilu. Namun, tuduhan tersebut langsung dibantah keras oleh Bagayoko yang menilai pernyataan pemerintah sebagai bentuk penghinaan terhadap kesadaran sosial dan perjuangan murni para pengunjuk rasa muda.
Sebagai seorang ayah yang membesarkan empat anak di wilayah tersebut, Bagayoko merasa memiliki keterikatan emosional dan moral yang kuat terhadap keselamatan para demonstran muda di Saint-Denis. Ia menegaskan bahwa para pelajar SMA yang turun ke jalan menyuarakan hak mereka bisa saja merupakan anak-anaknya sendiri, sehingga sudah menjadi kewajiban mutlak baginya sebagai pemimpin daerah untuk mendampingi dan melindungi mereka dari kekerasan aparat.
